Madiun – Rabu, 19 Agustus 2026, staf Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengikuti kegiatan Patroli Gabungan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di wilayah Kota Madiun bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Madiun.
Kegiatan patroli gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun.
Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang menjadi sasaran patroli guna mengetahui kondisi di lapangan sekaligus memastikan pelaksanaan Perda dan/atau Perkada berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi peraturan daerah.
Keterlibatan Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan peraturan di daerah melalui sinergi lintas instansi. Koordinasi antara Kejaksaan, Satpol PP, dan Damkar menjadi bagian penting dalam menciptakan pelaksanaan penegakan peraturan yang tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Patroli gabungan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai peraturan daerah sekaligus mendorong terciptanya kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Pendekatan yang mengedepankan koordinasi dan komunikasi diharapkan dapat membangun kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Kejaksaan Negeri Kota Madiun terus mendukung sinergi dengan Pemerintah Kota Madiun dan instansi terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum dan peraturan di wilayah Kota Madiun. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga ketertiban serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik.
Melalui kegiatan Patroli Gabungan ini, seluruh pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan memperkuat upaya penegakan Perda dan/atau Perkada secara profesional, humanis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0 Comments